Hubungan Politik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang tak terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu-membahu dalam proses proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih baik dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut.begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik itudi suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitasemppiris yang telah terjadisejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

                Di dunia Islam, keterkaitan pendidikan dan politik terlihat jelas. Sejarah peradaban Islambanyak ditandai.selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktifitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi poliitik. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Sjalabi mencatat bahwa Khalifah al-Makmun memolitisasi majelis munazharah di istananya dalam rangka menyebarkan paham Mu’tazilah yang merupakan mazhab resmi negara waktu itu. Puncak dari tindakan al-Makmun, menurut Sjalabi, adalah peristiwa inquisisi, yaitu penyelidikan atau interogasi (al-Mihna) terhadap para ulama dan pejabat penting. Kepada mereka ditnyakan apakah Al-Qur’an itu kadim atau hadits. (dikutip dalam Rsyid, 1994:16). Melalui inquisisi para ulama, pilar penopang lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu’tazilah, ideologi resmi penguasa.

Pendidikan Islam tidak hanya berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta politik, tetapi juga para ulama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum. Seiring dengan perluasan peta politik dan pertambahan pemeluk Islam, juga terjadi perkembangan (institusi) pendidikan dalam jumlah maupun varietasnya. Di dalam sejarah Islamtercatat bahwa pusat pendidikan yang petama kali muncul adalah rumah Arqam ibn Abi Arqam, yakni ketika nabi masih berada di  Makkah (Rasyid, 1994: 24). Selanjutnya pada masa Bani Umayah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sudah lebih variatif dengan lahirnya Kuttab dan dijadikan rumah-rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar.

Para penguasa Islam, Rasyid (1994: 33) menyimpulkan, senantiasa terlibat langsung dalam persoalan pendidikan. Menurutnya ada dua alasan utama mengapa para penguasa Muslim sangat peduli dengan pendidikan. Pertama, karena Islam adalah agama yang totaliter jam’i, mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim mulai dari makan dan minum, tata cara berumah tangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadat semuanyadiatur oleh Syariat. Untuk mengetahui bagaimana hidup yang Islami, seorang muslim mesti terlibat dengan kegiatan pendidikan. Kedua, karena motivasi politik, sebab di dalam Islam antara politik dan agama sulit untuk dipisahkan. Para penguasa muslim sering menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menanamkan paham-paham keagamaan. Inilah yang dilakukan Dinasti Buwaih, Fatimiyah, dan Khilafah al-Makmun. Dengan kekuasaan mereka menanamkan ideologi negara dengan tujuanlahirnya kesamaan ide antara penguasa dan masyarakat umum sehingga memudahkan pengaturan masalah-masalah kenegaraan.

Di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dengan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya Republic.walaupun utamanya membahasberbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (1987: 380) tentang Republic:

For me [republic is] the book on education, because it really enplains to me what I experience as a man and a teacher, and I have almost always used it to point out what we should not hope for, as a teaching of moderation and resignation.

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok eliteyang secara terus menerusmenguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan danya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakang dua sisi satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkatanalisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernety dan Coombe (1965: 287), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurut mereka (1965: 289), hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (unemployement), dan peranan politik  kaum cendikia (the political role of the intelligentsia). Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan anatarberbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomidan kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara pasca kolonial, kelompok masyarakata yang mendapat privilese pendidikan lebih mampumelaukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. Privilese atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama.

Diskriminasi seperti ini sangat nyatadalam kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Penulis mencatat beberapa karakteristik kebijakan pendidikan perintah kolonial Belanda: kolonialistik, intelektualistik, heterogen, diskriminastif, dan self-serving, diarahkan semata-mata untuk kepentingan kolonialisme. Kebijakan pendidikan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat pada waktu itu, yaitu (1) menimbulkan konflik keagamaan antara kelompok Muslim dan kelompok non-Muslim; (2) menciptakan divisi sosial dan kesenjangan budaya antara kelompok minoritas angkatan muda Indonesia yang berasal dari kalangan kelas menengah keatas dan kelompok angkatan muda Indonesia yang berasal dari keluarga biasa; (3) menciptakan polarisasi sosial tanpa memperdulikan kemampuan kerja mereka; dan (4) menghambat perkembangan kaum pribumi (Sirozi 1998: 17-29). Pada masa awal kemerdekaan, kaum nasionalis dapat menguasai birokrasi dan sektor-sektor strategis.

POLITIK PENDIDIKAN (hal 1-9)

M. SIROZI, Ph.D.

Cetakan ke-3, Februari 2010

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta